ANALISIS PRINSIP 5C DALAM KASUS PENGAJUAN PEMBIAYAAN

nama kelompok :

Erna Andriyani  20140730034

Annisa Fatihati Sholihah   20140730036

Yuaniva Isna A   20140730053

Bagus Guntur Prabukti   20140730078

Hanif Azhar   20140730086

KASUS RIIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBIAYAAN

Bapak Bayu Aji Ramadhan yang bertempat tinggal di desa Kedungrandu RT 02 RW 07 Kedungrandu, Patikraja, Banyumas. Bapak Bayu telah menjalankan usaha jasa konstruksi rangka baja sejak tahun 2011 atau sekitar 4 tahun. Bapak Bayu membuka usaha ini setelah pengalaman bekerja di kontraktor kemudian merintis sendiri dengan marketing freelanc dan dari mulut ke mulut. Usaha bapak bayu spesialis produk tertentu maka usaha bapak bayu ini punya banyak pelanggan, sehingga bapak bayu berencana mengajukan pembiayaan multiguna kepada BSM KC Purwokerto dengan akad murabahah guna pembelian rumah dengan harga yang diinginkan sebesar Rp 175.000.000,00 sedangkan pak bayu memberikan uang muka Rp 45.000.000,00 . Jadi sisa hutang pak bayu Rp 130.000.000,00 dan akan diangsur dengan jangka waktu 48 bulan.

POINT KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
BANK SYARIAH MANDIRI

Dalam kebijakan dan prosedur pada Bank Syariah Mandiri bagian penetapan limit dan tools dalam upaya mengelola risiko secara menyeluruh agar pengelolaan risiko sesuai dengan permodalan yang dimiliki bank menetapkan limit dan tools salah satunya yaitu tentang Credit Scoring pembiayaan consumer dan micro. Adapaun credit scoring pembiayaan consumer dan micro merupakan sistem penilaian pembiayaan yang berguna untuk menentukan apakah layak atau tidak nasabah mendapatkan pembiayaan. Credit scoring ini membantu bank dalam menganalisa permohonan pembiayaan berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling kurang faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of economy and Collateral).

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/13/PBI/2011
TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

BAB II KUALITAS AKTIVA PASAL 2 AYAT 1

Penanaman dan / atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Penjelasan pasal 2 ayat 1 :

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian dalam penanaman  dan / atau penyediaan dana” adalah penanaman dan / atau penyediaan dana dilakukan antara lain berdasarkan :

1.Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling kurang faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of economy, dan Collateral); dan / atau

2.Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja (performance), dan kemampuan membayar

ANALISIS

A.PRINSIP CHARACTER

Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto dalam menerapkan prinsip character pada pembiayaan multiguna yaitu dengan melihat daftar riwayat hidup calon nasabah melalui wawancara, reputasi calon debitur dilingkungan kerja dan BI Checking

Penerapannya dalam kasus pembiayaan :

Dilingkungannya pak Bayu dikenal dengan kepribadian yang baik, jujur dan tidak pernah ada masalah dengan tetangga ataupun dengan pihak lain. Berdasarkan catatan BI Checking tanggal 15 Desember 2015, pak bayu sedang menikmati pembiayaan KMK Rp 50.000.000,00 di BRI. Dan pembiayaan tersebut masuk dalam kolektabilitas lancar.

B.PRINSIP CAPACITY

Yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto yaitu dengan melihat beberapa pendekatan yang terdiri dari pendekatan historis, finansiil, educational, yuridis dan teknis.

Penerapannya dalam kasus pembiayaan : terlampir

C.PRINSIP CAPITAL

Di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto yaitu dengan melihat besar kecilnya modal yang dimiliki calon debitur.

Penerapannya dalam kasus pembiayaan :

Pak bayu memiliki usaha tetap, dan telah menjalankan usaha jasa konstruksi rangka baja sejak tahun 2011 sehingga sudah banyak memiliki pelanggan.

D.PRINSIP CONDITION OF ECONOMY

Pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto yaitu dengan melihat bagaimana kondisi ekonomi calon debitur melalui kondisi politik, social, ekonomi, dan budaya.

Penerapannya dalam kasus pembiayaan :

Status tempat tinggal pak bayu perumahan pribadi, aset yang dimiliki pak bayu berupa perabot rumah tangga dan kendaraan, kondisi ekonominya baik.

E.PRINSIP COLLATERAL

Pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto yaitu dengan melihat barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diterima dan dilihat dari 2 sudut yaitu sudut ekonomisnya dan sudut yuridisnya.

Penerapannya dalam kasus pembiayaan :

Sebidang tanah milik pak bayu seluas 127m² SHM No 01793 yang beralamat di perumahan Kedungrandu Permai Kecamatan Patikraja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dengan prinsip 5C, pertimbangan hasil survey, bukti-bukti fisik, dan cek lingkungan serta didukung oleh jaminan yang memadai, maka permohonan bapak bayu ini di setujui dengan ketentuan :

Skim pembiayaan   : murabahah

Tujuan pembiayaan   : Multiguna Pembelian Rumah

Jangka Waktu   : 48 Bulan

LAMPIRAN :

PENDAPATAN

Advertisements

Peran Four Eyes Principle Dalam Kasus Pembiayaan

nama kelompok :

Erna Andriyani 20140730034

Annisa Fatihati Sholihah 20140730036

Yuaniva Isna A 20140730053

Bagus Guntur Prabukti 20140730078

Hanif Azhar 20140730086

Contoh kasus riil : Bank Syariah Mandiri Bogor

Bank Syariah Mandiri (BSM) mengalami tindak penipuan atau fraud berupa penyaluran kredit properti fiktif yang dilakukan oleh tiga pejabat kantor cabang Bogor. Penyimpangan pemberian fasilitas pembiayaan terhadap 197 nasabah secara fiktif dengan total dana mencapai Rp 102 miliar ini, memiliki potensi kerugian Rp 59 miliar.

dari kasus diatas bisa kita analisis terkait sudahkah diterapkan four eyes principle pada BSM cabang Bogor ? mengingat dalam kebijakan dan prosedur BSM mengenai tata pelaksanaan penerapan Good Corpoorate Governence (GCG) manajemen risiko yang segala ketentuannya sudah diatur dalam PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Coorporate Governance (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

berikut ringkasannya :

  1. Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS)  paling kurang diwujudkan dalam: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang       menjalankan fungsi pengendalian intern BUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) ; penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; batas maksimum penyaluran dana; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS
  2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:Komite Pemantau Risiko ; Komite Remunerasi dan Nominasi; dan Komite Audit.
  3. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari: seorang Komisaris Independen; seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah; dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko
  4. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari: 2 (dua) orangKomisaris Independen; dan seorang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia
  5. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari: seorangKomisaris Independen; seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi  keuangan; dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah
  6. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang: Audit Intern; Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan kepatuhan.

     

    untuk kasus ini, bank belum menerapkan four eyes principle dikarenakan keputusan mengenai pengajuan pembiayaan disetujui langsung oleh kepala cabang , padahal untuk keputusan pengajuan pembiayaan tidak serta merta disetujui oleh kepala cabang akan tetapi disetujui oleh four eyes principle . dikarenakan tujuan penerapan four eyes principle sendiri yaitu sebagai salah satu pilar penerapan good coorporate governance (GCG) yang memang harus dilaksanakan agar dapat memenuhi ketentuan perusahaan dan regulasi. selain itu, sebagai bentuk salah satu cara pengelolaan risiko  yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dapat mengurangi risiko klaim dan risiko lainnya yang dapat merugikan perusahaan dan sebagai alat bagi manajemen untuk mengamankan pelaksanaan kebijakan dalam bisnis dari risiko-risiko yang merugikan.

untuk pengelolaan risiko dengan four eyes principle dikantor cabang ini risk officer dapat memberikan rekomendasi dan opini risiko untuk pengelolaan risiko pada kegiatan transaksional yang akan diputuskan dalam komite-komite. dan risk officer ini merupakan perpanjangan tangan dari fungsi unit manajemen risikoKantor Pusat untuk menerapkan four eyes principle dalam pengelolaan risiko.

sebenarnya mengapa penerapan four eyes principle ini sangat penting karena untuk mengindari peluang setiap orang dalam jabatannya melakukan tindakan penyimpangan dan menyembunyikan kesalahan. Tugasnya yaa untuk keseluruhan jenjang organisasi dan keseluruhan langkah operasional.

Mengapa kasus ini bisa terjadi ? karena memang dari awal bank sudah tidak optimal dalam menjalankan fungsi risiko operasional. Harusnya tim manjameen risiko selalu siap siaga apabila dari kantor cabang terdapat laporan permintaan penyaluran kredit mendadak gendut. Sehingga pihak manajemen risiko turun langsung dan  langsung bisa menelusuri dan mengoreksi terutama tentang sistem penyaluran kredit yang digunakan sudah sesuai dengan perusahaan induk atau belum.

 

 

 

Kebijakan Dan Prosedur BSM beserta Analisis Kasus Rill

nama kelompok :

Erna Andriyani 20140730034

Annisa Fatihati Sholihah 20140730036

Yuaniva Isna A 20140730053

Bagus Guntur Prabukti 20140730078

Hanif Azhar 20140730086

KEBIJAKAN PROSEDUR BANK SYARIAH MANDIRI

  1. Kebijakan dan prosedur Bank Syariah Mandiri

dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko, bank melakukan penataan struktur ketentuan melalui pembuatan arsitektur kebijakan dan prosedur BSM. Arsitektur kebijakan dan peosedur BSM yang disahkan direksi pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan hierarki sebagai berikut :

foto

Kebijakan dan prosedur di BSM merupakan bentuk manajemen risiko atau pengelolaan risiko yang melekat pada aktivitas operasional Bank yang di-review secara berkala. BSM memiliki kebijakan manajemen risiko sebagai pedoman utama penerapan manajemen risiko. Sedangkan untuk aktivitas operasional lainnya, Bank memiliki kebijakan dan prosedur tersendiri seperti kebijakan dibidang pembiayaan, operasional dan tresuri.

Pada tahun 2013 BSM melakukan pembaharuan kebijakan, prosedur dan tools terkait penerapan risiko antara lain:

  1. Kebijakan sistem pengendalian intern
  2. Kebijakan kepatuhan
  3. Contigency plan Core Banking System (CBS)
  4. Kerahasiaan data nasabah terkait permintaan data dari pihak ketiga
  5. Pengelolaan priority banking
  6. Pelaksanaan good coorporate governance
  7. Penetapan Limit dan Tools

Dalam upaya mengelola risiko secara menyeluruh agar pengelolaan risiko sesuai dengan permodalan yang dimiliki bank menetapkan limit dan tools sebagai berikut:

  1. Limit wewenang memutus pembiayaan
  2. Limit eksposur 25 debitur terbesar
  3. Limit in house BMPK
  4. Limit portofolio pembiayaan untuk sektor ekonomi dan sub sektor tertentu
  5. Limit produk pembiayaan
  6. Limit penjaminan
  7. Limit transaksi tresuri
  8. Limit saldo kas
  9. Limit transaksi operasional
  10. Limit giro wajib minimum
  11. Limit Posisi Devisa Netto (PDN)
  12. Limit secondary reserve
  13. Limit pembiayaan gadai emas per individu
  14. Rating sektor ekonomi untuk pembiayaan
  15. Credit scoring pembiayaan consumer dan micro
  16. Rating korporasi

 

  1. Pengelolaan risiko melalui permodalan

Pengelolaan risiko melalui permodalan bertujuan untuk memastikan bank memiliki kecukupan modal untuk mencover risiko kredit, risiko pasar dan resiko operasional. BSM melakukan kecukupan modal untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional yaitu :

  1. Risiko kredit menggunakan pendekatan standardized approach
  2. Risiko pasar menggunakan model standart sedangkan secara internal bank menggunakan value at risk sebagai model internal
  3. Risiko operasional mengacu pada pendekatan indikator dasar basel II (basic indikator approach)

KASUS RIIL DALAM PEMBIAYAAN YANG DIALAMI OLEH BSM CABANG JATINEGARA

Nama              : Bapak R. Choiril

Pekerjaan        : Wiraswasta

Pada tahun 2008 Bapak R. Choiril mengajukan pembiayaan murabahah pada pihak Bank Syariah Mandiri dengan plafon Rp. 35.000.000, tenor 36 bulan dan margin 1,2% perbulan, dengan angsuran yang dibayarkan perbulan adalah sebesar Rp.1.212.700, dana yang diberikan oleh pihak bank kepada Bapak R. Choiril digunakan oleh beliau untuk penambahan modal usaha sembakonya, pada tahun 2010 usaha Bapak R. Choiril semakin terpuruk karena adanya persaingan dagang, di tambah lagi maraknya mini maraknya mini market yang menjamur. Maka kualitas pembayaran Bapak R. Choiril kepada bank mengalami penurunan, maka pihak bank menganggap bahwa Bapak Choiril sebagai debitur yang wanprestatie.

ANALISIS KASUS

Dari kasus diatas dapat kita ketahui bahwa adanya wanprestatie dari salah satu nasabah BSM atas nama Bapak Choiril cabang Jatinegara dalam pembiayaan akad murabahah. Hal tersebut dapat diselesaikan oleh pihak bank dengan cara Restrukturisasi Pembiayaan murabahahnya dengan penjadwalan kembali (Rescheduling) yang tadinya lama pembiayaan/tenornya 36 menjadi 48 bulan, sementara itu angsuran yang semula Rp.1.212.700 menjadi Rp. 909.600

Sebelum kita analisis lebih jauh, lebih baiknya kita analisis terlebih dahulu mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Nah dari sini akan muncul faktor internal dan faktor eksternal. Kita telaah terlebih dahulu mengenai faktor internal, biasanya faktor internal ini berasal dari usaha nasabah itu sendiri dan faktor utama yang paling dominan pasti terletak pada manajerialnya. Dan untuk faktor eksternal biasanya berupa faktor yang ada diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam dll. Nah kalau kita lihat dalam kasus riil yang terjadi di BSM cabang Jatinegara ini terkait permasalahan pemasaran atau penjualan akibat dari persaingan dagang dan munculnya mini market yang lebih modern. Berarti pembiayaan bermasalaah ini penyebabnya berasal dari faktor internal yaitu dari usaha nasabah itu sendiri.

Maka, dari analisis diatas kita ketahui bahwa nasabah berada dalam keadaan goodwill dan penyelesaiannya adalah dengan cara kekeluargaan, Bank terus men-support nasabah untuk agar bisa bangkit lagi dan memenuhi kewajibannya sebagai debitur dengan cara :

  1. Diberikan rescheduling dan restructuring
  2. Penjualan aset sendiri untuk memenuhi kewajibannya kepada bank

Jika tidak berhasil maka bisa dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada pihak bank, jika nasabah dalam keadaan on will bisa langsung diselesaikan melalui jalur hukum.

Dalam kasus ini, Bank melakukan restructuring dimana dalam melakukan restructuring BSM mengacu pada SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998 tentang restrukturisasi kredit. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

Bank juga melaksanakan Recondisioning, nah untuk persyaratan kembali ini telah sesuai dengan prinsip syariah dan mengikuti acuan Surat Edaran BI Nomor 10/34/DPBS.

Dan untuk pelaksanaan Rescheduling, Bank tidak tidak merubah harga jual dalam perpanjangan waktu/penangguhan pelunasan.

Secara keseluruhan yang telah dilakukan oleh BSM dalam menyelesaikan permasalahan terkait pembiayaan bermasalah sudah sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur BSM dan mengacu pada Surat Edaran BI Nomor 10/34/DPBS. Dalam kebijakan dan prosedur BSM dapat dilihat pada penetapan limit dan tools, pada bagian pertama itu mengenai limit wewenang memutus pembiayaan dan itu sudah sesuai dengan Surat Edaran BI Nomor 10/34/DPBS yang dijadikan acuan oleh Bank Syariah Mandiri ini dalam mengelola risiko pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan bermasalah.

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/23/PBI/2011 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

nama anggota kelompok  :

Erna Andriyani 20140730034

Annisa Fatihati Sholihah 20140730036

Yuaniva Isna A 20140730053

Bagus Guntur Prabukti 20140730078

Hanif Azhar 20140730086

 

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

BAB III PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

BAB IV KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENEYAPAN LIMIT

BAB V PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PENETUAN, PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

BAB VII ORGANISASI DAN FUGSI MANAJEMEN RISIKO

BAB VIII PELAPORAN

BAB IX LAIN-LAIN

BAB X SANKSI

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN